Imingi Bantuan Bank Dunia Hingga Rp.15 Juta/Bulan, Oknum Polisi Tipu Ratusan Orang

Diterbitkan Tanggal: 24 / 01 / 17

Kategori: | 50 Kota, DAERAH, POLRI |

Foto : Ilustrasi

Foto : Ilustrasi

SUMBAREXPRESS, PAYAKUMBUH – Bripka Isrol, anggota Satuan Sabhara Polres Payakumbuh diduga tipu ratusan warga Kabupaten 50 Kota dan kota Payakumbuh.

Peristiwa ini berawal di tahun 2015, Bripka Isrol selaku pengurus dari FSBDSI (Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia) datang menawarkan perekrutan anggota FSBDSI untuk mendapatkan bantuan Bank Dunia hingga Rp. 15 juta/bulan kepada masyarakat Nagari Bungo, kota Payakumbuh dengan syarat, masyarakat diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 300 – Rp. 400 ribu/orang.

Mendengar jumlah konvensasi uang bantuan yang sangat fantastis, masyarakat lalu berbondong-bondong mendaftarkan diri. Namun, setelah administrasi dibayarkan, uang bantuan yang dijanjikan tak kunjung diterima.

Hal itu disampaikan Mestari, Dt. Rajo Malikan selaku Wali Nagari Mungo, “Memang dia dan pengurus FSBDSI lainya pernah datang ke kantor saya. Saat itu saya hanya menyarankan agar merealisasikan janji sebelumnya kepada warga saya yang sudah bergabung di bank dunia ini. Kasihan warga saya, bahkan ada yang menjual kambing, berhutang sana-sini hanya untuk bergabung di kelompoknya dengan alasan bayar administrasi sebesar Rp 300.000/orang dengan janji akan mendapatkan kompensasi sampai Rp 15.000.000 setiap bulannya, siapa yang tidak tergiur. Namun setelah sekian tahun, sampai saat ini belum terbukti. Korban di masyarakat saya lebih dari 100 orang, sudah pernah saya laporkan ke Polsek, namun hingga sekarang belum jelas duduk perkaranya.”ujar Mestari kepada SumbarEpress, Jum’at (20/01) via telepon.

Karena tak kunjung ada kejelasan, tanggal 21 September 2016 akhirnya masyarakatpun ikut melaporkan Bripka Isrol ke Mapolres kota Payakumbuh. Kapolres Payakumbuh AKBP Kuswoto. SIK melalui Kanit Iptu Safril, SH selaku Kanit Reskrim mengatakan bahwa pihaknya masih memproses laporan dengan No. LP/K/368/IX/2016/RES itu.

“Saat ini kami masih menyelidiki, apakah perusaahan ini legal atau fiktif, dana masyarakat masuk kerekening perusahaan atau pribadi. Yang jelas legalitas perusahaan ini yang harus kita buktikan dulu. Kalau memang nanti terbukti fiktif, kita serahkan ke Propam. Mereka ada strukturnya dan penanggung jawabnya, dan kita akan cari siapa penanggung jawabnya”. kata Safri saat dihubungi SumbarExpress, Jum’at (20/01).

Hal senada juga disampaikan beberapa korban lainnya, bahwa belum ada itikat baik dari pengurus terutama Bripka Isrol untuk menyelesaikan perkara ini.

“kami hanya dijanji-janjikan, tetapi sudah setahun lebih belum ada realisasinya”, ujar salah seorang warga yang turut jadi korban.

Laporan : Tim Liputan

Editor : Joni Hermanto

(Visited 1.144 times, 1 visits today)
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!