Dugaan Pungli Berkedok LKS Terjadi Di SMPN 1 Batusangkar

Diterbitkan Tanggal: 03 / 02 / 17

Kategori: | DAERAH, PENDIDIKAN, SOSIAL & BUDAYA, Tanah Datar |

Foto : SumbarExpress, SMPN 1 Batusangkar, Jl. Sutan Alam Bagagarsyah No.10, Limo Kaum, Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat 27213, Indonesia

Foto : SumbarExpress, SMPN 1 Batusangkar, Jl. Sutan Alam Bagagarsyah No.10, Limo Kaum, Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat 27213

SUMBAREXPRESS, TANAH DATAR – Dugaan pungli dengan modus pembelian LKS terjadi di SMP Negeri 1 Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumetera Barat. Hal ini di katakan oleh beberapa orang siswa, sebut saja FK Cs pada Selasa (31/01), menurut FK mereka dikenakan Rp. 9000; untuk Pembelian buku LKS Bahasa Inggris.

“Iya Pak, setiap murid dikenakan Rp.9000; untuk beli buku LKS Bahasa Inggris”, Kata FK kepada awak media

Setelah di tinjau oleh awak media ke kelingkungan sekolah ternyata didapati banyak meja dan kursi yang tidak layak pakai masih tetap di pergunakan, sedangkan di papan KIP terlihat dana sisa dari dana BOS tahun lalu masih tersedia.

Foto : SumbarExpress, contoh bangku sekolah yang tidak layak pakai

Foto : SumbarExpress, contoh bangku sekolah yang tidak layak pakai.

Tidak hanya itu, WC siswa yang mampet tidak bisa di pergunakan, tidak ada pintu, bau bising serta tidak tersedia gayung dan ember.

Foto : SumbarExpress, Toilet di SLTPN 1 Batusangkar yang tidak layak pakai, tanpa pintu, bau, dan tidak ada gayung dan ember

Foto : SumbarExpress, Toilet di SLTPN 1 Batusangkar yang tidak layak pakai, tanpa pintu, bau, dan tidak ada gayung dan ember

Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batusangkar H. Ediwarman, S.pd saat dikonfirmasi awak media Jum’at (3/2) mengatakan, “Tidak benar ada pungutan penjualan LKS disekolah kami, sekolah kami adalah sekolah percontohan, setiap ada pemeriksaan baik dari daerah, provinsi dan pusat sekolah kami paling dulu di periksa, bahkan anak Dandim dan Kapolres saja sekolah disini, mana mungkin kami memungut pembelian LKS”, Ujarnya.

Lebih lanjut Ediwarman mengatakan, setelah pihaknya melakukan cros cek, memang benar ditemukan ada penjualan LKS, namun itu dilakukan oknum guru tanpa sepengetahuannya.

Sekretaris LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PENJARA) Anggit Dwi Prayoga angkat bicara, adanya pungutan uang buku lembar kerja siswa (LKS).

Anggit Dwi Prayoga yang akrab disapa Sigit ini memaparkan. Dalam melakukan tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pihak sekolah telah didukung dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah (sekolah negeri) tidak diperbolehkan melakukan pungutan terhadap wali murid. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar tutur Sigit.

Sigit juga menjelaskan Pasal 9 ayat (1) tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar menyatakan: Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

“Dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri tersebut diatas dijelaskan larangan dilakukannya pungutan jenis apapun di sekolah negeri saat lulus atau pun penerimaan siswa baru (PSB) mulai dari tingkat SD, SMP dan SLTA sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, terutama untuk pendidikan SD, SMP dan SMA atau SLTA sederajat. Aturan itu juga memuat ancaman sanksi bagi yang melanggar. Bagi yang melanggar mendapat sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hukum pidana (penjara)”, jelas Sigit.

Dalam hukum pidana secara umum mengatur bagi pihak kepala sekolah yang bersangkutan dan kepala Dinas Pendidikan setempat yang mengetahui dan tetap melakukan pungutan terhadap wali murid maka dapat dianggap menyalahgunakan jabatan, dan atas tindakan tersebut melanggar Pasal 423 KUHP pidana dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. Begitu pula jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan pungutan dapat diancam dengan hukuman paling singkat empat tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Sigit juga menjelaskan Lain halnya dengan sekolah yang diselengggarakan oleh masyarakat (swasta). Pungutan terhadap wali murid dapat dilakukan, selama hal tersebut dengan persetujuan komite sekolah akan tetapi pungutan/sumbangan yang diperoleh dari wali murid tersebut tidak diperbolehkan digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan No 44 Tahun 2012.

“Padahal sudah jelas aturan yang menyembutkan tidak boleh melakukan pungutan di sekolah negeri baik tingkat SD N, SMP N dan SMA N walaupun lewat persetujuan komite sekolah dengan orang tua di sekolah negeri, kenapa pihak sekolah masih melakukan pungutan uang LKS tersebut, apakah pihak sekolah tidak tahu membaca peraturan atau tidak mau tahu, saya berharap kepada para pihak penegak hukum baik kepolisian dan pihak kejaksaan segera tangkap pihak sekolah yang melakukan pungutan itu”, tegas Sigit kepada wartwan Jum’at (3/2).

Laporan : Tim Liputan

Editor : Joni Hermanto

(Visited 262 times, 1 visits today)
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!