Tokoh LSM : Segera Penjarakan Pihak Sekolah SDN 01 Lima Kaum Yang Melakukan Pungli Dengan Modus Lks

Diterbitkan Tanggal: 09 / 02 / 17

Kategori: | Batu Sangkar, DAERAH, PENDIDIKAN, Tanah Datar |

Foto : Ilustrasi

Foto : Ilustrasi

SUMBAREXPRESS, TANAH DATAR – Menindaklanjuti pemberitaan Dugaan Pungli Berkedok LKS Terjadi Di SMPN 1 Batusangkar yang dirilis SumbarExpress Jum’at (03 Februari 2017) lalu, Ketua Tim Saber Pungli dan Tipokor Polres Tanah Datar yang juga menjabat sebagai Kasat Reskrim AKP. Anton Luter, SH  mengatakan dalam waktu dekat akan memanggil pihak sekolah.

“Ya itu (pemberitaan SumbarExpress) kan informasi, sedang kita dalami kok, dalam waktu dekat kita akan undang pihak sekolah untuk dimintai keterangannya”, Kata Anton Luter ketika ditemui SumbarExpress saat jam makan siang disebuah rumah makan Senin (6/2).

Belum reda pemberitaan Dugaan Pungli Berkedok LKS Di SMPN 1 Batusangkar, dugaan pungli dengan modus yang sama juga terjadi SD Negeri 1 Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Dibandingkan dugaan pungli yang terjadi di SMPN 1 yang hanya memungut uang pembelian LKS untuk satu bidang studi mata pelajaran sebesar Rp. 9000;/ siswa, dugaan pungli yang dilakukan pihak SDN 01 Lima Kaum jauh lebih besar yaitu, Rp.11.000;/ siswa dikalikan 5 mata pelajaran.

Baca Juga :

Dugaan Pungli Berkedok LKS Terjadi Di SMPN 1 Batusangkar

Kasus Dugaan Pungli Dengan Modus LKS Yang Dilakukan Pihak SMPN 1 Batusangkar Diproses Tim Saber Pungli & Tipikor

Sepertiyang disampaikan oleh beberapa orang siswa, “untuk satu LKS kami membayar sebesar Rp 11.000,- Pak, ada 5 bidang studi yang harus kami bayar semuanya Rp 11.000,- ke guru bidang studi masing-masing didalam ruang kelas “, ungkap nya kepada awak media senin (6/01).

Ketika hal ini di konfirmasi kepada Kepala Sekolah Drs. Yuweldi, MM di ruangan kerjanya mengataka bahwasanya pembelian buku Lembar Kerja Siswa (LKS) tersebut langsung antara wali murid dan pihak penjual LKS.

“Selain itu (LKS) titipan pihak lain, pemungutannya juga sudah melalui koordinasi dan menghasilkan sebuah kesepakatan antara guru, komite sekolah dan wali murid”, Kata Yuweldi Kepada SumbarExpress dikantornya Senin (06/02)

Sementara itu Ketua LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PENJARA) Mardianti Koto angkat bicara, adanya pungutan uang buku LKS.

Mardianti memaparkan, dalam melakukan tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pihak sekolah telah didukung dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah (sekolah negeri) tidak diperbolehkan melakukan pungutan terhadap wali murid. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar tutur Mardianti.

Mardianti juga menjelaskan Pasal 9 ayat (1) tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar menyatakan: Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

“Dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri tersebut diatas dijelaskan larangan dilakukannya pungutan jenis apapun di sekolah negeri saat lulus atau pun penerimaan siswa baru (PSB) mulai dari tingkat SD, SMP dan SLTA sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, terutama untuk pendidikan SD, SMP dan SMA atau SLTA sederajat. Aturan itu juga memuat ancaman sanksi bagi yang melanggar. Bagi yang melanggar mendapat sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hukum pidana (penjara)”, jelas Mardianti.

Dalam hukum pidana secara umum mengatur bagi pihak kepala sekolah yang bersangkutan dan kepala Dinas Pendidikan setempat yang mengetahui dan tetap melakukan pungutan terhadap wali murid maka dapat dianggap menyalahgunakan jabatan, dan atas tindakan tersebut melanggar Pasal 423 KUHP pidana dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. Begitu pula jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan pungutan dapat diancam dengan hukuman paling singkat empat tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Mardianti juga menjelaskan Lain halnya dengan sekolah yang diselengggarakan oleh masyarakat (swasta). Pungutan terhadap wali murid dapat dilakukan, selama hal tersebut dengan persetujuan komite sekolah akan tetapi pungutan/sumbangan yang diperoleh dari wali murid tersebut tidak diperbolehkan digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan No 44 Tahun 2012.

“Padahal sudah jelas aturan yang menyembutkan tidak boleh melakukan pungutan di sekolah negeri baik tingkat SD N, SMP N dan SMA N walaupun lewat persetujuan komite sekolah dengan orang tua di sekolah negeri, kenapa pihak sekolah masih melakukan pungutan uang LKS tersebut, apakah pihak sekolah tidak tahu membaca peraturan atau tidak mau tahu, saya berharap kepada para pihak penegak hukum baik kepolisian dan pihak kejaksaan segera tangkap pihak sekolah yang melakukan pungutan itu”, tegas Mardianti kepada wartwan Senin (6/2).

Laporan : Elvis Laju

Editor : Joni Hermanto

(Visited 205 times, 1 visits today)
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!