Pasca Sosialisasi Saber Pungli, SDN 30 Sungai Emas Diduga Melakukan Pungli Dengan Modus LKS Dan SPP

Diterbitkan Tanggal: 23 / 02 / 17

Kategori: | DAERAH, PENDIDIKAN, SOSIAL & BUDAYA, Tanah Datar |

Foto : SumbarExpress

Foto : SumbarExpress

SUMBAREXPRESS, TANAH DATAR – Berbicara mengenai pendidikan di negeri ini, seolah tidak ada habisnya. Dari mulai sekolah rusak, kesejahteraan pendidik tidak memadai, polemik honorer, kontroversi sertifikasi guru, hingga pungutan liar dengan modus Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Kondisi ini sungguh ironi, sebab sekolah sebagai penyelenggara pendidikan seharusnya dapat menyelenggarakan pendidikan dengan baik yang sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003). Bukan malah melakukan hal-hal yang tidak selaras dan tidak searah dengan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia, maka perilaku dan praktik pungutan liar harus segera ditindak tegas.

Seperti yang terjadi pada SDN 30 Sungai Emas, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Meski Bupati baru saja mengadakan sosialisasi Saber Pungli kepada Kepala Sekolah mulai dari SD, MTsN, SMP serta Komite Sekolah se-Kabupaten Tanah Datar dengan menghadirkan Wakil Kepala Kepolisian Dareah Sumatera Barat Kombes  Pol Dra. Nur Affiah, MH yang merupakan Kepala Tim Saber Pungli, Senin (13/2). Namun, praktek pungli dengan modus pembelian LKS dan iuran SPP diduga masih terjadi di SDN 30 Sungai Emas.

Berdasarkan pantauan SumbarExpress Senin (20/02) beberapa orang murid dan wali murid mengaku pihak sekolah mewajibkan mereka untuk membeli LKS seharga Rp.8000;/mata pelajaran untuk 6 mata pelajaran, bahkan penjualan buku LKS tersebut dilakukan di dalam ruang kelas. Selain itu mereka juga diwajibkan membayar SPP sebesar Rp. 18.000;/bulan.

“Iya om, kami diwajibkan membeli buku LKS untuk semua mata pelajaran kecuali agama, harga satu bukunya Rp.8000;, itu dipungut oleh ibu guru didalam kelas. Trus, kalau setiap bulannya kami juga bayar SPP Rp.18.000;” Ujar beberapa orang murid kepada SumbarExpress

Senada dengan murid, hal yang sama juga dikatakan salah seorang wali murid yang enggan disebutkan identitasnya. Menurutnya selain pembelian LKS dan iuran SPP, ada juga iuran yang diminta pihak sekolah sebesar Rp3000; setiap bulannya.

“Pembelian LKS dan iuran SPP itu memang benar, tapi sejak menjelang semester II ini sudah tidak lagi, yang masih sampai saat ini pungutan uang pramuka sebesar Rp.3000;/bulan” Katanya kepada SumbarExpress

Sementara itu pihak sekolah SDN 30 membantah bahwa pihaknya memungut iuran SPP terhadap peserta didik, namun untuk LKS pihaknya mengakui memang benar ada pemungutan. Ditemui diruangannya, Marjulis, S.Pd selaku kepala sekolah dan beberapa orang guru mengatakan bahwa pemungutan LKS terjadi di semester I sebelum Tim Saber Pungli Tanah Datar terbentuk, dan untuk pungutan iuran pramuka pihaknya juga mengakui bahwa pemungutan itu berdasar kesepakatan Komite sekolah dan wali murid.

Menanggapi maraknya pungli dilingkungan pendidikan, seorang tokoh masyarakat Tanah Datar Yuskal Noer sangat menyayangkan hal itu terjadi. Menurut Yuskal tindakan pungli di sekolah akan mencemari proses pendidikan yang berlangsung.

“Memang ironis ketika sekolah yang merupakan lembaga pendidikan yang mencetak, mempersiapkan generasi Indonesia untuk menyongsong masa mendatang, harusnya ditanamkan kejujuran sejak dini, digebleng dengan karakter yang kuat dan akhlak mulia justru malah dikotori oleh praktek pungli yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan itu sendiri. Tindakan itu malah mencemari proses pendidikan yang berlangsung dan tidak mencerminkan keteladanan”, Tutur Yuskal Rabu (22/02)

Yuskal menambahkan peserta didik membutuhkan figur-figur sebagai teladan. Karenanya, orang tua, guru, kepala sekolah, para pejabat, juga masyarakat luas sepantasnya menampilkan keteladanan yang baik. “Anak-anak kita akan mudah menirukan setiap apa yang dilihatnya. Dan sekarang Tanah Datar ini miskin keteladanan. Anak didik kita dipaksa menyaksikan berbagai prilaku buruk orang tua, guru, para pemimpin, juga yang lain”, Tutupnya.

Laporan : Tim Liputan

Editor : Joni Hermanto

(Visited 106 times, 1 visits today)
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!