Kabupaten Tanah Datar Syurganya Koruptor Kelas Teri

Diterbitkan Tanggal: 27 / 03 / 17

Kategori: | DAERAH, Tanah Datar |

Foto : Kajari Tanah Datar, Muhammad Fatria, SH

Foto : Kajari Tanah Datar, Muhammad Fatria, SH

SUMBAREXPRESS, TANAH DATAR – Pelaku korupsi dengan nilai kerugian negara di bawah Rp 100 juta di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya, aparat penegak hukum seperti tidak begitu antusias memenjarakan pelaku korupsi dengan nilai kerugian negara yang tidak besar.

Menanggapi hal itu, Ketua LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PENJARA) DCP Tanah Datar dan juga pengamat hukum Saifulah, SH, menyatakan tidak setuju jika koruptor dengan nilai kerugian kecil tidak diproses hukum. Menurut Saifulah, vonis berat harus dijatuhkan kepada siapa pun pelaku tindak pidana korupsi.

Adanya keengganan penegak hukum untuk menuntaskan kasus korupsi yang nilainya kecil bisa membuat publik berpikir tindakan korupsi selama jumlahnya kecil adalah wajar.

“Enak benar koruptor di Tanah Datar ini, cukup dengan mengembalikan uang negara yang telah dikorupsinya lalu perkara selesai. Justru dengan adanya pengembalian membuktikan adanya perbuatan. Berapa pun kerugiannya, korupsi tetap merupakan tindak pidana. Pelakunya harus ditindak dan dihadapkan pada proses hukum sampai tuntas,” ujarnya, Senin (27/03/).

Dikatakan pengacara asal Batusangkar itu, pelaku korupsi berapapun nilai kerugian yang ditanggung negara, harus tetap dijatuhi  pidana badan, denda dan diwajibkan membayar uang pengganti yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan dan jumlah kerugian negara.

“Ini sangat janggal dan paradoks. Berapa pun nilai kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan memperkaya diri sendiri harus diselesaikan dengan pendekatan hukum. Sehingga penegakan keadilan, khususnya untuk korupsi bisa berjalan. Korupsi adalah penyakit, dan itu kejahatan,” katanya.

Dia menambahkan, sejatinya Kajari tidak melihat berapa nominal uang yang dikorup namun terletak pada niat jahat pelaku korupsi yang sudah merugikan uang negara.

”Sepintas ini masuk akal, tapi bagaimana kalau korupsi itu disembunyikan? Bagaimana pula kalau korupsi itu terjadi di pedesaan yang uang walau dibawah Rp 100 juta itu bernilai cukup besar dan misalnya untuk beli pupuk, beras, jaminan kesehatan dan sebagainya,” bebernya.

Laporan : Tim Liputan

Editor : Joni Hermanto

 

(Visited 482 times, 1 visits today)
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!