Fraksi-Fraksi Dprd Tanah Datar Menerima Pertanggungjawaban Apbd Tanah Datar 2017

Diterbitkan Tanggal: 06 / 08 / 18

Kategori: | Uncategorized |

Foto : Humas DPRD Tanah Datar

Foto : Humas DPRD Tanah Datar

SUMBAREXPRESS, TANAH DATAR – Sebilan Fraksi – fraksi DPRD Tanah Datar menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 dijadikan Peraturan Daerah.

Hal itu dinyatakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Datar oleh juru bicara fraksi-fraksi di DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Irman didampingi Ketua DPRD, Anton Yondra, Wakil Ketua, Saidani Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi dan di hadiri anggota DPRD beserta kepada OPD, Camat dan Wali Nagari, selasa (31/7) kemaren.

Fraksi-fraksi yang memberikan pendapat akhirnya terhadap Ranperda melakui juru bicaranya pada Rapat Paripurna tersebut adalah dari Fraksi PPP disampaikan juru bizara Arianto, dari fraksi Golkar disampaikan Junaidi, dari fraksi Hanura disampaikan M. Haekal,  dari Fraksi PAN disampaikan Alimuhar St. Tunaro, dari Fraksi Demokrat disampaikan Numhamdi Zahari,  dari PDIP disampikan Afriman,  dari PKS disampikan Istiqlal dan dari Fraksi Bintang Nasdem disampkan jurubicaranya Rasman.

Ranperda tentang Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 itu diawali dengan penjelasan Bupati Tanah Datar pada Paripurna DPRD tanggal 9 Juli 2018 yang lalu, kemudian setelah melalui mekanisme di DPRD melalui Rapat-rapat Paripurna Tanggapan Fraksi-fraksi dan Jawaban kembali oleh Bupatu yang menjadi bahan untuk pembahasan oleh Pansus dalam bentuk banggar beserta tim TAPD.

Foto : Humas DPRD Tanah Datar

Foto : Humas DPRD Tanah Datar

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017 ini merupakan tindak lanjut dari amanat Kemendagri nomor 21 tahun 2011, bahwa Kepala Daerah menyampaikan RancanganPeraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berjalan.

BPK Ri Sumatera Barat telah menyerahkankembali  hasil Audit dan menyerahkan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan memperoleh kembali  Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Perolehan Opni WTP atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 ini merupakan hasil tahun yang ke 7 dan 6 kali berturut-turut, merupakan prestasi yang luar biasa dalam mempertahankan pertaggungjawaban APBD daerah.

Dalam Ranperda Pelaksanaan APBD 2017 tercatan  Pendapatan daerah yang terdiri dari  Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Pendapatan Lain=painnya  yang ditargetkan  sebesar 1.263.434.519.543,00 terealisasi sebesar Rp.1.224.559.427.709,56.

Hampir semua juru bicara fraksi DPRD Kabupaten Tanah Datar menyampaikan catatan untuk pemerintah Tanah Datar sebagai  sumbangsaran untuk dievaluasi untuk peningkatan kinerja pemerintah kedepannya.

Foto : Humas DPRD Tanah Datar

Foto : Humas DPRD Tanah Datar

Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi dalam sambutannya mengatakan akan memperhatikan kritik dan saran yang menjadi catatan anggota DPRD melalui Fraksi-Fraksi untuk dievaluasi dan direalisasikan saran tersebut demi peningkatan kemajuan daerah dimasa yang akan dating, ungkap Bupati.

Laporan : Humas DPRD Tanah Datar

Editor : Joni Hermanto

(Visited 15 times, 1 visits today)
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!