Dianggap Lalai Dan Tak Mampu Mengelola Grup Whatsapp, Admin Bisa Dipenjara

Diterbitkan Tanggal: 23 / 10 / 17

Kategori: | NUSANTARA, REDAKSI |

Ilustrasi

Ilustrasi

SUMBAREXPRESS, JAKARTA – Penyebaran berita bohong atau dikenal hoax melalui media sosial kian merajalela dalam beberapa waktu terakhir. Berita hoax dianggap sudah sangat meresahkan karena kerap menyesatkan bahkan menimbulkan permasalahan. Kadang  tak jarang, kabar palsu ini memicu perselisihan hingga perpecahan sosial.

Masalah berita hoax yang menyebar begitu cepat menjadi masalah hampir di semua negara, tak terkecuali di Malaysia. Bahkan negara ini mempunyai aturan ketat untuk menghentikan laju hoax.

Tak tanggung-tanggung, peraturan baru dibuat. Pemerintah Malaysia mengancam akan memasukan ke penjara kepada admin atau pengelola WhatsApp Grup jika membiarkan berita palsu beredar di layanan pesan instan itu. Apakah aturan serupa bisa diterapkan juga di Indonesia?

Sebenarnya jerat hukum terhadap pengguna medsos juga telah diterapkan di Indonesia melalui Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Untungnya, penegak hukum tidak turun langsung memantau ruang privasi percakapan warga negara. Proses hukum baru berjalan jika ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan atau dalam istilah hukumnya termasuk delik aduan.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, admin atau anggota grup WhatsApp atau media sosial dan platform pesan instan lainnya bisa terjerat hukum jika ada anggota yang merasa nama baiknya dicemarkan lalu melaporkan ke penegak hukum. “Jika dinyatakan bersalah maka bisa berakhir dengan penjara,” terang Rudiantara ditemui awak media di sela-sela acara Ericsson Smartnovation Indonesia Hackathon 2017 di Hotel Pullman, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Rudiantara menambahkan ada baiknya tetap sehat ber-medsos dengan menjaga etika dan pintar-pintar memilah berita sebelum menekan tombol share. Karena alih-alih dianggap paling tahu, malah berujung di kantor polisi karena ada yang merasa dirugikan. Seperti kata pepatah modern,”Jempolmu Harimaumu” kalau gak penting-penting amat ngapain di-share.

admin 1“Sebetulnya admin dari group (WhatsApp) sekarang kalau mau dikenakan, sebenarnya bisa tapi jalurnya tidak hanya dari UU ITE, jalurnya semacam pengaduan. Misalnya dari kelompok ini ada grup isinya 100 (orang), ada adminnya, salah satu anggotanya merasa bahwa ini gak bener, mengadukan. Kan pasal 27 ayat 3 isinya tentang pencemaran nama baik, maka deliknya harus delik aduan,” tuturnya.

Lebih spesifik Rudiantara menjelaskan, setelah ada aduan, nanti pihak kepolisian yang menindaklanjuti kemudian bekerja sama dengan Kominfo.

“Yang pasti untuk ujaran kebencian di pasal 27 ayat 3 sekarang harus (lewat) delik aduan,” sebutnya.

Ia pun kembali menjelaskan bila ada yang melaporkan ke pihak kepolisian karena admin Group aplikasi pesan instan tersebut membiarkan adanya ujaran kebencian terus-menerus, maka itu bisa diproses.

“Itu untuk pasal 27 ayat 3, kalau untuk seperti pornografi itu gak perlu delik aduan,” ucapnya

Editor : Joni Hermanto

(Visited 191 times, 1 visits today)
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!