Gas Melon Langka, Dinas Koperindag Depot Pangkalan

Diterbitkan Tanggal: 04 / 10 / 18

Kategori: | DAERAH, SOSIAL & BUDAYA, Tanah Datar |

Foto : kabarsumbar.com

Foto : kabarsumbar.com

SUMBAREXPRESS, TANAH DATAR – Dalam beberapa hari terakhir, warga Tanah Datar mengalami kelangkaan mendapatkan elpji 3 kg bersubsidi, bahkan sejumlah depot mengakui jika masih kekurangan mendapatkan pasokan gas tersebut.

Tidak hanya itu, harga HET gas yang diperuntukan keluarga ekonomi bawah itu hanya berkisar Rp 17 ribu, namun saat ini harga mencapai Rp 28 ribu.

Kadis Koperindag Tanah Datar Marwan ditemui awak media usai menghadiri sidang paripurna DPRD, Selasa (25/09) mengatakan, pihaknya baru mengetahui informasi kelangkaan gas elpiji di tengah masyarakat.

“Kami belum mengetahui penyebab kelangkaan gas elpiji 3 kg itu. Informasi yang kami dapat kebutuhan untuk Tanah Datar mencapai 800 tabung sebulan, namun hanya dapat dipenuhi sekitar 200 tabung saja,” ucap Marwan.

Marwan menambahkan, pihaknya akan melakukan pendataan kembali depot-depot yang ada di Tanah Datar, untuk menentukan kebutuhan bagi masyarakat dan mengevaluasi masalah izin-izin yang dimiliki oleh depot tersebut.

“Kami nanti juga akan melibatkan pihak kepolisian, untuk mengantisipasi adanya kecurangan dalam pendistribusian. Jika ada mafia mafia gas yang melakukan permainan dan menyebabkan kelangkaan gas nanti akan ada proses hukumnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Tanah Datar Syamsul Bahri menyikapi kelangkaan gas elpiji 3 kg ditengah masyarakat saat ini diakibatkan kurangnya pengawasan pendistribusian kepada kalangan masyarakat.

Selain itu, ucap mantan Setdakab Tanah Datar itu, di tengah masyarakat terjadi pembelian panik (panic buying), sehingga masyarakat membeli elpiji melebihi kebutuhannya sehari-hari.

“Sebetulnya gas 3 kg itu diperuntukan siapa? Masyarakat ekonomi menengha kebawah kan? Dan buktinya yang sering memakai juga dari kalangan atas. Ini juga salah satu penyebab elpiji langka,” Samsul Bahri.

Ia berharap, dinas terkait agar lebih perketat tentang pengawasan pendistribusian gas dari agen ke depot penampung, selanjutnya dari depot ke masyarakat.

“Jangan sampai agen, pangkalan dan depot bermian, sehingga kebutuhan masyarakat terabaikan karena kepentingan kelompok ini harus menjadi perhatian bersama,” tutur Ketua Komisi II itu.

Tambahnya lagi, jika ada masyarakat menemukan agen dan pangkalan yang nakal, laporkan saja kepihak terkait. Kalau perlu kepihak kepolisian, pungkasnya. (KabarSumbar)

(Visited 2 times, 1 visits today)
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!